kip lhok
Beranda / /

  • Cek Saldo Awal Dana Kampanye Paslon Bupati Pidie
    Aceh | 2 bulan lalu
    Cek Saldo Awal Dana Kampanye Paslon Bupati Pidie

    DIALEKSIS.COM | Pidie - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie merilis laporan awal dana kampanye (LADK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2024. Pengumuman ini berdasarkan data KIP Pidie nomor: 794/PL.02.5-Pu/1107/2024 per 24 September 2024.

  • KIP Simeulue Tetapkan Dana Kampanye Paslon Rp88 Miliar
    Polkum | 2 bulan lalu
    KIP Simeulue Tetapkan Dana Kampanye Paslon Rp88 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Sinabang - Hasil kesepakatan antara pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue dengan liaison officer atau LO dari masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, telah ditetapkan dana kampanye Rp88 miliar per paslon.

  • Bawaslu Tak Bisa Awasi Audit Dana Kampanye
    Polkum | 8 bulan lalu
    Bawaslu Tak Bisa Awasi Audit Dana Kampanye

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengawasi audit dana kampanye oleh peserta pemilu yang sedang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) idenpenden yang telah ditunjuk oleh KPU.

  • Figur Keteladanan Pemimpin Bangsa
    Opini | 10 bulan lalu
    Figur Keteladanan Pemimpin Bangsa

    DIALEKSIS.COM | Opini - Aspek etika dan keteladanan pemimpin bangsa menjadi salah satu isu menarik dalam narasi kampanye pemilu pada kontestasi pemilihan presiden 2024. Menemukan tokoh teladan dan panutan di masa kini kian sulit karena jejak digital dan kisah masa lalu yang kelam banyak dieksploitasi dengan tujuan menghancurkan karakter oleh lawan politiknya.

  • Satu Calon DPD Asal Aceh Tak Sampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
    Polkum | 10 bulan lalu
    Satu Calon DPD Asal Aceh Tak Sampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Saiful menjelaskan berdasarkan Pasal 325-339 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kegiatan Kampanye Pemilu didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu, serta dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatatkan pada pembukuan untuk kemudian dilakukan pelaporan dana kampanye. 

  • KIP Aceh Ungkap Dinamika Dana Kampanye: PSI Beda dari yang Lain!
    Aceh | 10 bulan lalu
    KIP Aceh Ungkap Dinamika Dana Kampanye: PSI Beda dari yang Lain!

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh baru-baru ini merilis laporan awal dana kampanye yang diajukan oleh partai politik nasional dan lokal, menunjukkan perbedaan menarik dalam pengeluaran dan penerimaan, terutama dalam laporan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

  • Besok KPU Terima Hasil Tes Kesehatan 3 Bakal Capres-Cawapres
    Berita | 1 tahun lalu
    Besok KPU Terima Hasil Tes Kesehatan 3 Bakal Capres-Cawapres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerima hasil tes kesehatan tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dari pihak RSPAD Gatot Soebroto besok, Jumat (27/10/2023). Hasil tes kesehatan ini akan jadi penentu apakah para kandidat bisa ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. 

  • Pemilu 2024, Semua Partai Politik di Aceh Sudah Buka Rekening Dana Kampanye
    Aceh | 1 tahun lalu
    Pemilu 2024, Semua Partai Politik di Aceh Sudah Buka Rekening Dana Kampanye

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Semua partai politik nasional dan lokal peserta Pemilu 2024 di Aceh sudah membuka rekening khusus untuk menampung dana kampanye mereka. 

    Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful mengatakan semua partai politik, baik nasional maupun lokal sama, mereka diwajibkan untuk membuka rekening dana kampanye mereka. 

  • KPU Diminta Profesional, Calon Peserta Pemilu yang Tak Sesuai Aturan Mesti Tolak
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU Diminta Profesional, Calon Peserta Pemilu yang Tak Sesuai Aturan Mesti Tolak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta dapat bersikap profesional. KPU terlebih dahulu harus melakukan rapat dengan DPR ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


    "Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres yang masih menyebut usia 40 tahun wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," ujar koordinator aksi Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Faisal Ngabalin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).

  • KPU Patuh pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Patuh pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batasan usia minimal capres-cawapres. MK membahas dan memutuskan perkara itu pada Senin (16/10/2023).

  • KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

  • Gerindra Minta KPU Beberkan Alasan Logis Rencana Memajukan Pendaftaran Pilpres 2024
    Berita | 1 tahun lalu
    Gerindra Minta KPU Beberkan Alasan Logis Rencana Memajukan Pendaftaran Pilpres 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Gerindra meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rencana memajukan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini penting guna membuat terang alasan rencana tersebut.

    "Kita perlu tahu rasio logisnya apa, alasannya apa. Karena kan perubahan peraturan perundang-undangan itu kan biasanya terkait hak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

  • KPU Atur Ulang TPS untuk Efisiensi Anggaran Pilkada 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Atur Ulang TPS untuk Efisiensi Anggaran Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih melakukan sejumlah memastikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024. 

    "Kami berupaya penataan TPS (tempat pemungutan suara) lagi untuk efisiensi (kebutuhan anggaran)," kata Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, Senin (28/8/2023). 

  • KPU RI Ambil Alih KIP Aceh Sudah Tepat, Ini Penjelasan Pengamat Politik
    Aceh | 1 tahun lalu
    KPU RI Ambil Alih KIP Aceh Sudah Tepat, Ini Penjelasan Pengamat Politik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengambil alih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh seiring berakhirnya masa jabatan anggota KIP setempat pada 17 Juli lalu. Keputusan ini diambil di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari.

  • Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa dalam Penembakan Smart Air
    Nasional | 1 tahun lalu
    Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa dalam Penembakan Smart Air

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan Pesawat Smart Air di Lapangan Terbang Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pesawat itu ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    "Tidak ada korban jiwa," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2023, Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi, Selasa (18/7/2023.

    Donny mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIT, Selasa, 18 Juli 2023. Ia menyebut pesawat ditembak dua kali. Yakni saat mau mendarat dan saat hendak terbang.

  • KPK Dalami Aliran Dana ke Petinggi Kemenhub pada Kasus Korupsi DJKA
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPK Dalami Aliran Dana ke Petinggi Kemenhub pada Kasus Korupsi DJKA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami dugaan aliran dana dari PT Istana Putra Agung kepada sejumlah petinggi Kementerian Perhubungan pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

« 1 2 3 »